- PERISTIWA JAWA BARAT TAHUN 2000(Nu Aheng di Tatar Sunda)
22 Aug 2001 - 12:00 am
5 Januari:
Terungkap hilangnya 77 ekor burung unta yang tertular penyakit antrax di Kawasan Penangkaran Desa Ciparungsari Kabupaten Purwakarta. Hewan-hewan yang dicuri itu merupakan bagian dari 3.000 ekor burung unta yang hendak dimusnahkan.
25 - 30 Januari:
Ribuan hektar tanaman padi puso akibat terendam banjir di pantai utara Jawa Barat. Genangan air membusukkan tanaman itu di Kabupaten Subang dan Indramayu.
3 Februari:
Kereta Api Argo Bromo Anggrek menabrak sebuah angkot di perlintasan Tanjungpura Kabupaten Karawang. Musibah yang merenggut korban 13 jiwa ini terjadi karena sopir angkot menerobos pintu perlintasan yang sudah tertutup.
5 April:
DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna dan menyatakan tidak keberatan atas pembentukan Propinsi Banten.
10 April:
Keluarga dua terhukum mati dalam kasus pembunuhan di Arab Saudi meminta maaf kepada seluruh keluarga korban di Banyuwangi. Pemberian maaf dapat melepas Pipin dan Dedi, kedua terhukum asal Kiaracondong.
10 April:
Massa membakar Hotel Pusaka Mulya Cianjur. Peristiwa itu menandai kian kerasnya aksi massa atas hal-hal yang beraroma maksiat di Kabupaten Cianjur.
12 April:
Tawuran antar kampung memuncak di Indramayu. Puluhan orang terluka kena panah, termasuk 6 (enam) orang polisi dan Kapolres Indramayu Bambang Wasgito. Tiga orang kritis akibat tawuran yang melibatkan warga Desa Tambi dan Sleman Kecamatan Sliyeg.
15 April:
Tim peneliti dari 5 (lima) perguruan tinggi STPDN, ITB, Unpad, UPI dan Unjani menyatakan bahwa Kotif Cimahi layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom.
18 April:
Sekitar 20 ribu guru, mewakili 300 ribu guru dari seluruh Jawa Barat, berangkat menuju Jakarta untuk menuntut perbaikan kesejahteraan dan system pendidikan.
15 Mei 2000:
DPRD Kabupaten Indramayu menolak laporan pertanggungjawaban Bupati Ope Mustofa. "Ini resiko politik," komentar Ope.
15 Mei:
Satgas PDI-P Jawa Barat menganiaya wartawan Pikiran Rakyat di Kabupaten Purwakarta. Wartawan kemudian memboikot pemberitaan PDIP Jawa Barat dan menuntut DPD PDIP meminta maaf.
19 Mei:
10 anggota DPRD Kabupaten Sukabumi menjadi tersangka kasus politik uang dalam pemilihan bupati.
30 Mei:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan APBD Jabar. Badan ini menyebutkan terjadinya penyimpangan antara lain dalam hal pajak penerangan umum.
5 Juni:
Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Suljana WH mendapat pujian sejumlah fraksi. Namun fraksi Golkar menolaknya, dengan dalih harus loyal terhadap keputusan partai.
22 Juni:
DPRD Jabar menyetujui peningkatan status Tasikmalaya dari Kota Administratif menjadi kota dan mengajukannya ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
12 Juli:
Gempa bumi tektonik mengguncang Sukabumi. Sebanyak 2.126 rumah rusak berat, 8.096 rusak ringan. Selain itu 75 mesjid rusak berat dan 192 rusak ringan, 30 sekolah rusak berat dan 77 rusak ringan. Kerugian materi sekitar Rp 15,17 Miliar.
19 Juli:
Ketua DPRD Jawa Barat Ir. Idin Rafioeddin Soemawidjaja wafat dan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Sirnaraga Bandung. Kursi Idin akhirnya diwariskan kepada anggota DPRD Jabar dari fraksi yang sama, FPDIP, yakni Eka Santosa.
3 Agustus:
Pansus KKN DPRD Jawa Barat mengakhiri masa kerjanya dengan kesimpulan bahwa terjadi 6 (enam) kasus KKN dalam tubuh Pemda Jawa Barat yang merugikan negara Rp 209 miliar. Namun pansus tak mengeluarkan rekomendasi apapun kepada Dewan sehubungan kesimpulan itu.
7 Agustus:
Gubernur Jawa Barat R. Nuriana melontarkan kalimat yang menggegerkan , "Digebug sisa ku aing", ucapan Nuriana berkaitan dengan pengungkapan hasil kerja Pansus KKN DPRD Jawa Barat yang membuatnya terpojok dalam kasus KKN di tubuh Pemda.
7 Agustus:
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Walikota Bandung AA Tarmana diterima. Namun rumor tak sedap berkembang bahwa terjadi politik uang dalam penerimaan LPJ itu.
7 Agustus:
Laporan pertanggungjawaban Walikota Cirebon Drs.H. Lesmana Suriatmadja ditolak. "Inilah demokrasi," komentar Lesmana.
11 Agustus:
DPRD Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan pertanggungjawaban Bupati Suljana WH. Kendati demikian, Dewan juga mencatat berbagai kekurangan.
21 Agustus:
Dua kekuatan politik besar di DPRD Kabupaten Bandung, FDPIP dan Gabungan Fraksi, akhirnya menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Hatta Djatipermana. Sebelumnya 26 Juli, keduanya menolak LPJ Hatta.
22 Agustus:
Baru sembuh dari sakit. Bupati Ciamis H. Oma Sasmita, SH,Msi. Mendapat "kado" dari DPRD Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil voting lembaga itu menerima laporan pertanggungjawaban Oma.
30 Agustus:
Lewat proses yang kontroversial, DPRD Jawa Barat menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur R. Nuriana. Dewan menerima LPJ tanpa voting, padahal sejumlah anggota Dewan masih menyatakan menolak.
6 September:
Ratusan petani Cimacan, Kab. Cianjur, menduduki lapangan golf milik PT. Bandung Asri Mulya. Lebih dari itu, para petani juga mencangkuli lapangan golf seluas 33 hektar itu.
7 September:
DPRD Jawa Barat akhirnya menyerahkan kasus KKN Pemda ke Kejaksaan Tinggi. Keputusan itu dinilai sebagai langkah 'cuci tangan'. Belasan anggota Dewan yang berharap DPRD meminta pertanggungjawaban Gubernur R. Nuriana akhirnya merasa kecewa. Mereka walk out dari ruang rapat.
4 Oktober:
DPR RI secara bulat menyetujui RUU Pembentukan Provinsi Banten. Ini mendapat sambutan luar biasa dari ribuan masyarakat Banten yang sengaja datang ke Senayan. Mereka juga membentangkan spanduk, poster dan meneriakkan yel-yel 'Hidup Banten'.
15 November:
Empat orang tewas akibat longsor di kampung Tonjong, Desa mangunjaya, Kec. Anjarsari, Kab. Bandung. Longsor berupa lumpur datang dari aliran sungai Cikadu di kaki gunung Malabar.
18 November:
Mendagri dan Otda Soerjadi Sudirja melantik Hakamuddin Jamal sebagai Pejabat Gubernur Banten.
20 November:
Longsor melanda Kec. Ibun, Kab. Bandung. Peristiwa ini menewaskan tiga orang dan melukai 15 orang lainnya. Kerugian materi mencapai Rp. 500 juta.
25 November:
Ahmad Dadang (Fraksi Amanat Persatuan Bangsa) dan Salahudin Mufti (FPG) memenangkan pemilihan bupati/wakil bupati di Karawang. Kemenangan mereka memicu kemarahan kader FPDI-P. Buntutnya, gedung Sekwilda dan DPRD Kab. Karawang dirusak. Ketua DPRD Sujud Purwanto dari FPDI-P akhirnya mundur dari jabatannya dan menghilang.
30 November:
Yance Irsyam terpilih menjadi bupati Indramayu. Terpilihnya kader Golkar ini membuat marah ribuan kader PDI-P. Mereka melempari petugas keamanan dengan botol dan potongan kayu.
6 Desember:
Obar Subama dan Eliyadi Agrarahardja dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Kab. Bandung. Keduanya terpilih berkat kesolidan 'koalisi' Partai Golkar dan PDI-P menghadapi kekuatan Gabungan fraksi yang didominasi kekuatan Poros Tengah.
12 Desember:
DPRD Jawa Barat mengesahkan restrukturisasi organisasi Pemda. Struktur baru hanya akan menampung 4.000 pegawai dari 17 ribu orang yang ada saat ini, Struktur baru Pemda mencakup 19 dinas, 14 badan, dua kantor, empat asisten, dan 13 biro.
* Sumber: REPUBLIKA, 30 Desember 2000
