SEJARAH PURWAKARTA

12 Oct 2001 - 10:24 pm

TATA PEMERINTAHAN DAERAH PADA MASA SEBELUM PENJAJAHAN BELANDA

Keberadaan Purwakarta tidak terlepas dari sejarah perjuangan melawan pasukan VOC. Sekitar awal abad ke-17 Sultan Mataram mengirimkan pasukan tentara yang dipimpin oleh Bupati Surabaya ke Jawa Barat. Salah satu tujuannya adalah untuk menundukkan Sultan Banten. Tetapi dalam perjalanannya bentrok dengan pasukan VOC sehingga terpaksa mengundurkan diri.

Setelah itu dikirimkan kembali ekspedisi kedua dari Pasukan Mataram di bawah pimpinan Dipati Ukur serta mengalami nasib yang sama pula. Untuk menghambat perluasan wilayah kekuasaan kompeni (VOC), Sultan Mataram mengutus Penembahan Galuh (Ciamis) bernama R.A.A. Wirasuta yang bergelar Adipati Panatayuda atau Adipati Kertabumi III untuk menduduki Rangkas Sumedang (Sebelah Timur Citarum). Selain itu juga mendirikan benteng pertahanan di Tanjungpura, Adiarsa, Parakansapi dan Kuta Tandingan. Setelah mendirikan benteng tersebut Adipati Kertabumi III kemudian kembali ke Galuh dan wafat. Nama Rangkas Sumedang itu sendiri berubah menjadi Karawang karena kondisi daerahnya berawa-rawa (Sunda: "Karawaan").

Sultan Agung Mataram kemudian mengangkat putera Adipati Kertabumi III, yakni Adipati Kertabumi IV menjadi Dalem (Bupati) di Karawang, pada Tahun 1656. Adipati Kertabumi IV ini juga dikenal sebagai Panembahan Singaperbangsa atau Eyang Manggung, dengan ibu kota di Udug-udug.

Pada masa pemerintahan R. Anom Wirasuta putera Panembahan Singaperbangsa yang bergelar RAA Panatayuda I antara Tahun 1679 dan 1721 ibu kota Karawang dari Udug-udug pindah ke Karawang, dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah antara Cihoe (Cibarusah) dan Cipunagara. Pemerintahan Kabupaten Karawang berakhir sekitar tahun 1811-1816 sebagai akibat dari peralihan penguasaan Hindia-Belanda dari Pemerintahan Belanda kepada Pemerintahan Inggris.



TATA PEMERINTAHAN DAERAH PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA

Antara tahun 18191826 Pemerintahan Belanda melepaskan diri dari Pemerintahan Inggris yang ditandai dengan upaya pengembalian kewenangan dari para Bupati kepada Gubernur Jendral Van der Capellen. Dengan demikian Kabupaten Karawang dihidupkan kembali sekitar tahun 1820, meliputi wilayah tanah yang terletak di sebelah Timur kali Citarum/Cibeet dan sebelah Barat kali Cipunagara. Dalam hal ini kecuali Onder Distrik Gandasoli, sekarang Kecamatan Plered pada waktu itu termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai Bupati I Kabupaten Karawang yang dihidupkan kembali diangkat R.A.A. Surianata dari Bogor dengan gelar Dalem Santri yang kemudian memilih ibu kota Kabupaten di Wanayasa.

Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Suriawinata atau Dalem Sholawat, pada tahun 1830 ibu kota dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih, yang kemudian diberi nama "PURWAKARTA" yang artinya Purwa: permulaan, karta: ramai/hidup. Sebelumnya nama itu telah ada dan dikenal, namun namanya ditetapkan dan kalau dihitung jatuh pada tanggal 23 Agustus 1830, atau tanggal 4 Rabiul awal 1250 Hijriah.

Pembangunan dimulai antara lain dengan pengurugan rawa-rawa untuk pembuatan Situ Buleud, Pembuatan Gedung Keresidenan, Pendopo, Mesjid Agung, Tangsi Tentara di Ceplak, termasuk membuat Solokan Gede, Sawah Lega dan Situ Kamojing. Pembangunan terus berlanjut sampai pemerintahan Bupati berikutnya.




PEMBAGIAN WILAYAH PEMERINTAHAN DARI TAHUN 1945-1999

Kabupaten Karawang dengan ibu kotanya di Purwakarta berjalan sampai dengan tahun 1949. Pada tanggal 29 Januari 1949 dengan Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan Nomor 12, Kabuapten Karawang dipecah dua yakni Karawang Bagian Timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Subang dan Karawang Bagian Barat menjadi Kabupaten Karawang. Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 1950, tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diatur penetapan Kabupaten Purwakarta, dengan ibu kota Purwakarta, yang meliputi Kewedanaan Subang, Sagalaherang, Pamanukan, Ciasem dan Purwakarta.

Pada tahun 1968, berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang SK Wali Negeri Pasundan dirubah dan ditetapkan Pembentukan Kabupaten Purwakarta dengan Wilayah Kewedanaan Purwakarta di tambah dengan masing-masing dua desa dari Kabupaten Karawang dan Cianjur. Sehingga pada tahun 1968 Kabuapten Purwakarta hanya memiliki 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwakarta, Plered, Wanayasa dan Campaka dengan jumlah desa sebanyak 70 desa. Untuk selanjutnya dilaksanakan penataan wilayah desa, kelurahan, pembentukan kemantren dan peningkatan status kemantren menjadi kecamatan yang mandiri. Maka saat itu Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah: 183 desa, 9 kelurahan, 8 kamantren dan 11 kecamatan.

Berdasarkan perkembangan Kabupaten Purwakarta, pada tahun 1989 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.26-672 tanggal 29 Agustus 1989 tentang lahirnya lembaga baru yang bernama Wilayah Kerja Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Purwakarta yang meliputi Wilayah Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Campaka, Perwakilan Kecamatan Cibungur yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Purwakarta. Sedangkan wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Plered meliputi wilayah Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan Sukatani yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Plered. Wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Wanayasa yang meliputi Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Bojong, Perwakilan Kecamatan Kiarapedes, Perwakilan Kecamatan Margasari, dan Perwakilan Kecamatan Parakansalam yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Wanayasa berada di Wanayasa yang telah diresmikan pada tangga 31 Januari 1990 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat.

Setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001. Serta melalui Peraturan Daerah No. 22 tahun 2001, telah terjadi restrukturisasi organisasi pemerintahan di Kabupaten Purwakarta. Jumlah Dinas menjadi 18 Dinas, 3 Badan dan 3 Kantor serta Kecamatan berjumlah 17 buah, Kelurahan 9 buah dan desa 183 buah.



RIWAYAT PARA PELAKU

I. Para Bupati Karawang yang berkedudukan di Karawang


  1. Tahun 1656-1679
    Penembahan Singaperbangsa/Adipati Kertabumi IV/Eyang Manggung, berkedudukan di Udug-udug sebagai Bupati Pertama yang merintis pendirian kota Kerawang
  2. Tahun 1679-1721
    R. Anom Wirasuta/R.A.A. Panatayuda I, yang memindahkan ibu kota ke Karawang (Bupati II)
  3. Tahun 1721-1731
    R. Jayanagara/R.A. Panatayuda II (Bupati III)
  4. Tahun 1731-1751
    R. Singanagara/R.A. Panatayuda III (Bupati IV)
  5. Tahun 1751-1786
    R. Moh Soleh/R.A. Panatayuda IV (Bupati V)
  6. Tahun 1786-1811
    R.A.A. Singasari Panatayuda (Bupati VI)
  7. Tahun 1811- (6 bulan)
    R.A. Suriadilaga (Bupati VII)
  8. Tahun 1811-1816
    R.A. Sastradipura (Bupati VIII)

II. Para Bupati Karawang yang berkedudukan di Purwakarta

  1. Tahun 1820-1827
    R.A. Surianata/Dalem Santri, yang menetapkan ibukota di Wanayasa, selanjutnya wafat dan dimakamkan di tengah Situ Wanayasa (Bupati IX/I)
  2. Tahun 1827-1849
    R.A. Suriawinata Dalem Sholawat yang memindahkan ibukota dari Wanayasa ke Sindangkasih dan selanjutnya memberi nama Purwakarta (Bupati X/II)
  3. Tahun 1849-1854
    R. Sastranegara/R. Moch. Enoch (Bupati XI/III)
  4. Tahun 1854-1863
    R.A.A. Sastradiningrat I/Uyang Ayim yang membangun pendopo kabupaten, Mesjid Agung dan Situ Buleud (Bupati XII/IV)
  5. Tahun 1863-1886
    R.A.A. Sastradiningrat II (Bupati XIII/V)
  6. Tahun 1886-1911
    R. Suriakusumah/R.A.A. Sastradiningrat III (Bupati XIV/VI)
  7. Tahun 1911-1925
    R.A. Gandanegara, Bupati terakhir keturunan Singaperbangsa (Bupati XV/VII)
  8. Tahun 1925-1942
    Suriamiharja/Adipati Sangsakuning, Bupati terakhir sebelum pendudukan Jepang (Bupati XVI/VIII)
  9. Tahun 1942-1945
    R. Pandasuriadiningrat/Konco (Bupati XVII/IX), saat pendudukan Jepang
  10. Tahun 1945-1948
    R. Juarsa, Bupati Karawang XVIII/X dan kemudian mengungsikan ibukota ke Subang.

III. Para Bupati Purwakarta yang berkedudukan di Subang

  1. Tahun 1948-1949
    R. Ateng Supraja (Bupati Recomba), membawahi wilayah eks-Karawang Timur
  2. Tahun 1949-1950
    RM. Hasan Suriasacakusuma, (Bupati Recomba II)
  3. Tahun 1950-1958
    RPS. Hadipranata, Bupati Kab. Purwakarta I berdasarkan UU No. 14 tahun 1950, sementara berkedudukan di Subang (Bupati Purwakarta I)
  4. Tahun 1958-1959
    M. Tanu Gandawidijaja, Pejabat Bupati (Bupati II)
  5. Tahun 1959-1966
    Tb. Mochamad Hasan Sutawinangun (Bupati III)
  6. Tahun 1966-1968
    Letkol. R.H.A. Samsudin, Bupati Purwakarta IV, selanjutnya menjadi Bupati Subang I.

IV. Para Bupati Kabupaten Purwakarta yang berkedudukan di Purwakarta

  1. Tahun 1968-1969
    HS. Ronggowaluyo, Pejabat Bupati (Bupati V/I)
  2. Tahun 1969-1979
    Kol. Inf. R.A. Muchtar (Bupati VI/I)
  3. Tahun 1979-1980
    Kol. Inf. R.H.A. Abubakar, Pejabat Bupati merangkap Residen Wilayah IV (Bupati VII/III)
  4. Tahun 1980-1982
    Letkol. AU. Drs. Mukdas Dasuki (Bupati VIII/IV)
  5. Tahun 1982-1983
    Kol.Inf. (Purn) R.H.A. Abubakar ditunjuk kembali sebagai Pejabat Bupati merangkap Pembantu Gubernur Wilayah IV/Ka. Itwil Propinsi (Bupati IX/V)
  6. Tahun 1983-1988
    Drs. H. Soedarna TM, S.H. sebagai Bupati Purwakarta yang berkedudukan di Purwakarta. Bupati VI atau Bupati Kabupaten Purwakarta X sejak Kabupaten Purwakarta masih berkedudukan di Subang
  7. Tahun 1988-1993
    Drs. H. Soedarna TM, S.H sebagai Bupati Purwakarta VII yang kedua kalinya
  8. Tahun 1993-Sekarang
    Drs. H. Bunyamin Dudih, S.H, menjabat sebagai Bupati Purwakarta VIII