Hasil Pencarian

Hasil pencarian untuk kata kunci penguasa (10)

AMANAT GALUNGGUNG PRABUGURU DARMASIKSA LULUHUR SUNDAOleh: Drs. H.R. Hidayat Suryalaga

15 Feb 2002 - 6:02 am

Amanat Galunggung atau disebut Naskah Ciburuy atau Kropok No.632 yang merupakan amanat Prabu Guru Darmasiksa merupakan khasanah Budaya Sunda sebagai kearifan Genus Lokal.

Dalam tulisan ini analisis terkonsentrasi pada aspek nilai-nilai pandangan hidup (value, etika, moral) yang terdapat dalam referensi kesejarahan (historiografi), seperti halnya yang dijumpai dalam naskah-naskah kuno yang diterbitkan serta ada keterkaitannya dengan wilayah Sukapura/Tasikmalaya.

SEJARAH PURWAKARTA

12 Oct 2001 - 10:24 pm

Keberadaan Purwakarta tidak terlepas dari sejarah perjuangan melawan pasukan VOC. Sekitar awal abad ke-17 Sultan Mataram mengirimkan pasukan tentara yang dipimpin oleh Bupati Surabaya ke Jawa Barat. Salah satu tujuannya adalah untuk menundukkan Sultan Banten. Tetapi dalam perjalanannya bentrok dengan pasukan VOC sehingga terpaksa mengundurkan diri.

SEJARAH CIAMIS

11 Sep 2001 - 4:26 am

Menurut sejarawan W.J Van der Meulen, Pusat Asli Daerah (kerajaan) Galuh, yaitu disekitar Kawali (Kabupaten Ciamis sekarang). Selanjutnya W.J Van der Meulen berpendapat bahwa kata "galuh", berasal dari kata "sakaloh" berarti "dari sungai asalnya", dan dalam lidah Banyumas menjadi "segaluh". Dalam Bahasa Sansekerta, kata "galu" menunjukkan sejenis permata, dan juga biasa dipergunakan untuk menyebut puteri raja (yang sedang memerintah) dan belum menikah.

DAYA MAHASISWA SUNDA (DAMAS)

31 Aug 2001 - 12:00 am

Mahasiswa daerah dituntut untuk tidak hanya pandai dalam ilmu pengetahuan tetapi juga harus pandai memposisikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu caranya adalah melalui aktifitas dalam organisasi yang berwandakan kemahasiswaan dan kemasyarakatan. Dalam hal ini mahasiswa harus tampil dalam barisan terdepan.

KEBIJAKSANAAN TATA RUANG

23 Aug 2001 - 12:00 am

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka dalam merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan tata ruang harus mempertimbangkan pula data pertanahan serta ketentuan pertanahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku berupa data dan informasi mengenai potensi wilayah, kemampuan tanah, persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah dalam rangka menyusun rencana tata ruang.