Hasil Pencarian
Hasil pencarian untuk kata kunci negara (60)
- Drs. H. Lily Hambali HasanRaih The Best Award Gold Priorty 2001
30 Aug 2001 - 12:00 am
Yayasan Pengabdi dan Mitra Perjuangan Reformasi Pusat Jakarta pada tanggal 29 Maret 2001 telah memberikan anugerah "The Best Award Gold Priorty 2001" bagi insan Pemilik Sumber Daya Manusia Tingkat Nasional.
Untuk tahun 2001 terpilih 52 Tokoh Nasional dari seluruh Indonesia dan salah seorang diantaranya konon Putera Daerah Pinilih dari Tatar Sunda dan hanya seorang dari Propinsi Jawa Barat yakni Drs. H. Lily Hambali Hasan, Sekda Kabupaten Purwakarta yang meraih penghargaan "The Best Prima Executive".- DAYA SUNDA
30 Aug 2001 - 12:00 am
Organisasi sosial yang merupakan peleburan antara perkumpulan Pangauban Sunda yang didirikan di Bandung tanggal 22 Nopember 1952 dengan perkumpulan Sunda Budaya yang berkedudukan di Bogor.
Organisasi ini bertujuan untuk mempertinggi jiwa, harkat, derajat dan kebudayaan "Urang Sunda" dalam rangka turut serta membangun kemajuan Negara Indonesia. Garapannya meliputi bidang Kebudayaan, Perekonomian, Kemasyarakatan, Pendidikan dan Politik.- KELESTARIAN HUTAN MENURUT ORANG BADUY
23 Aug 2001 - 12:00 am
"Pun Sapun,
Sapun ka Luluhuran, tabe ka handapeunnana
Kami amit mipit pikir, Kula menta jaga raksa
Rek nyacahankeun, anu dicacahankeun
Para Karolot sakabeh, geunna kami ieuh
Neda ditangtayung dipayung, neda dipanjang hampura
Ku para Karolot sakabeh
Pun Sapun!"
- MASYARAKAT BERHAK MENILAI
23 Aug 2001 - 12:00 am
Ini salah satu hembusan angin segar dalam reformasi pengelolaan lingkungan. Kini masyarakat lokal berhak menilai, mengkritik dan memberi masukan terhadap perumusan AMDAL perusahaan baru yang mengelola sumber daya alam dan memberi dampak lingkungan di suatu daerah.
- KEBIJAKSANAAN TATA RUANG
23 Aug 2001 - 12:00 am
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka dalam merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan tata ruang harus mempertimbangkan pula data pertanahan serta ketentuan pertanahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku berupa data dan informasi mengenai potensi wilayah, kemampuan tanah, persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah dalam rangka menyusun rencana tata ruang.
